Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen GTK Kemendikbudristek) Nunuk Suryani, 3.043 guru P1 gagal diangkat PPPK tahun ini karena penempatan mereka dibatalkan.
Pembatalan itu diambil setelah Kemendikbudristek melaksanakan verifikasi dan validasi kembali atas data peserta P1.
Jadi, kata Nunuk, setelah ada sanggahan dari peserta P1, Kemendikbudristek kemudian menganalisis kembali data P1 yang sudah diumumkan sebelumnya.
Dari hasil verifikasi itu didapatkan 3.043 P1 yang namanya tidak memenuhi syarat, sehingga harus dibatalkan penempatannya.
Atas dasar itulah, Kemendikbudristek kemudian mengeluarkan surat pengumuman Nomor 1199/B/GT.00.08/2023 yang ditandatangani Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani tertanggal 1 Maret berisi tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas satu (P1) pada seleksi PPPK guru 2022.
"Tercatat sebanyak 3.043 guru lulus passing grade yang menjadi P1 dibatalkan penempatannya. Itu berarti mereka tidak bisa diangkat PPPK guru tahun ini," kata Dirjen Nunuk , Senin (6/3).
Dengan demikian, penempatan bagi 3.043 P1 yang sudah diumumkan sebelumnya dibatalkan.
Dirjen Nunuk pun memohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan dengan pembatalan tersebut, otomatis 3.043 P1 yang sebelumnya mendapatkan penempatan tidak mendapat penempatan lagi.
Bagi yang ingin mengecek siapa saja yang namanya dibatalkan, bisa di laman gurupppk.kemdikbud.go.id.
Selain itu, untuk P1 yang mempertanyakan lebih lanjut, Dirjen Nunuk mempersilakan menghubungi nomor telepon 021-50847721.
Lebih lanjut dia mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini masih punya peluang besar untuk ikut seleksi PPPK 2023.
Nunuk memastikan pelaksanaan tesnya tidak lama lagi akan digelar dan jadwalnya ada di panitia seleksi nasional (panselnas).
“Sebanyak 3.043 yang dibatalkan penempatannya bisa ikut seleksi PPPK 2023 yang sebentar lagi digelar," ucapnya.
Ditanya apakah P1 yang tidak mendapatkan formasi PPPK 2022 akan tetap mendapatkan prioritas, Dirjen Nunuk mengatakan akan diperjuangkan Kemendikbudristek. Data P1 pun akan dikunci di database Kemendikbudristek.
Namun, bagaimana kebijakan khusus untuk sisa P1 ini, Dirjen Nunuk mengatakan akan ada regulasi terbaru lagi.
"Nanti ada PermenPAN-RB baru lagi soal seleksi PPPK 2023. Yang pasti Kemendikbudristek selalu berada di belakang guru honorer," kata Nunuk Suryani.
Dihubungi terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara Suharmen mengatakan pembatalan penempatan 3.043 P1 itu setelah Kemendikbudristek melaksanakan verifikasi. BKN tidak ikut memverifikasinya.
"Itu kewenangan Kemendikbudristek dan hasil verifikasinya yang diumumkan hari ini," kata Deputi Suharmen.
Dia menambahkan cepat lambatnya pelaksanaan PPPK guru 2022 akan berpengaruh terhadap jadwal seleksi tahun 2023.
Jika pelaksanaan PPPK 2022 cepat selesai, maka PPPK 2023 tidak akan molor. (esy/jpnn)