Saat ini, Panselnas yang terdiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah bekerja.
Dirjen Nunuk mengatakan agar Panselnas bekerja dengan tenang, maka para guru honorer diminta untuk sabar menunggu. Jangan melakukan aksi demo dan menghujat Kemendikbudristek.
"Bapak Ibu guru jangan demo lagi, capek. Kami akan mengumumkan seleksi PPPK guru 2022 paling lambat 10 Maret. Tunggu saja ya," pinta Dirjen Nunuk saat menerima Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FPPPK) Kabupaten Bogor di Jakarta, Rabu (1/3).
Sekjen FPPPK Kabupaten Bogor Deni Sukmawijaya mengatakan setelah bertemu dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani sudah ada kesepakatan bersama.
"Alhamdulillah apa yang kami tuntut sudah dijawab Prof Nunuk," kata Kang Baden, sapaan akrabnya
Dia mengaku optimistis pengumuman PPPK tidak akan meleset, bahkan bisa lebih cepat dari 10 Maret.
Alasannya, jadwal tersebut merupakan hasil kesepakatan Panselnas.
"Jadi, Panselnas rapat tadi pagi dan ditetapkan tanggal pengumuman sebelum 10 Maret," ujarnya.
Kang Baden mengatakan apa yang disampaikan Dirjen Nunuk bisa dipegang seluruh guru lulus PG atau prioritas satu (P1). Sebab, estimasi tanggal 10 Maret bukan hanya dari Kemendikbudristek, tetapi keputusan bersama Panselnas.
"Insyaallah enggak akan meleset. Kami diberikan informasinya setelah rapat Panselnas selesai," ujarnya.
Dia menambahkan sesuai informasi Dirjen Nunuk, pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 akan disampaikan oleh Panselnas dalam hal ini BKN dan Kemendikbudristek.
Lebih lanjut dikatakan awalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berkomunikasi dengan FPPPK, meminta agar jangan berdemo. Disdik menyarankan agar beraudiensi dengan Kemendikbudristek dahulu dan menanyakan apakah kendalanya sehingga pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 belum ada kepastian.
Kemudian, ujar Kang Baden, pada 28 Maret Disdik menyurati Kemendikbudristek dan akhirnya diberikan kesempatan beraudensi pada Rabu (1/3).
Pengurus FPPPK Kabupaten Bogor didampingi Sekdis Kabupaten Bogor Hartono Anwar, staf Umpeg Eni, BPKSDM Kab. Bogor Nia, Ketua PGRI Kab, Bogor Amsohi serta anggota Komisi IV DPRD Dadeng Wahyudi.
Mereka diterima langsung oleh Dirjen Nunuk dan sejumlah pejabat Ditjen GTK Kemendikbudristek.
"Jadi, dalam pertemuan itu ada barter informasi. Kami minta kepastian kapan pengumuman PPPK guru dilaksanakan," kata Kang Baden.
Sebaliknya, Kemendikbudristek minta tidak ada demo 2 Maret dan aksi lainnya. Oleh FPPPK dinyatakan siap, asal sudah ada kepastian tanggalnya.
Adapun dua kesepakatan dalam audiensi tersebut adalah:
1. Panselnas akan menyelesaikan 2.100 data P1 yang belum submit agar ter-cover bersamaan.
2. Pengumuman penempatan dan hasil seleksi PPPK guru akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 Maret 2023.
Berdasarkan kesepakatan, tegas Kang Baden, maka aksi unjuk rasa nasional yang akan dilaksanakan pada 2 Maret dibatalkan.
Ketua Forum PPPK Kabupaten Bogor Meisi Lukitasari mengimbau kepada seluruh guru P1 untuk tidak bertindak yang dapat merugikan semua. Sebab, tuntutan demo meminta kejelasan jadwal sudah Panselnas penuhi.
"Sebenarnya tanggal pengumuman adalah kewenangan BKN, tetapi karena para pengurus FPPPK datang bersama pejabat pemda, maka akhirnya dibuat kesepakatan dangn forum tanggal pengumuman diberi tahu. Namun, tidak boleh ada aksi," jelas Meisi.