Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023 Dibuka dan Kuotanya

Ilustrasi Dibuka Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023, Pilih Daftar Mana? Ini Perbedaan PPPK dan PNS/Tangkapan Layar/ponorogo.go.id /

Seleksi calon ASN dari jalur CPNS dan PPPK kembali akan dibuka tahun 2023 ini. Kuota CPNS dan PPPK 2023 telah ditetapkan.

Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani memberi bocoran di akun instagramnya. Total formasi CASN 2023 sebanyak 1.030.501, berikut rinciannya:

1. PUSAT total formasi 80.869

CPNS (Bidang Kehakiman, Kejaksaan dan Intelejen) sebanyak 24.419 formasi.

PPPK 56.450 formasi

2. DAERAH Total formasi 943.373

PPPK Tenaga Guru sebanyak 580.202

PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 327.542

PPPK Tenaga Teknis sebanyak 35.629

3. SEKOLAH KEDINASAN total 6.259.

Rekrutmen selain PPPK dan CPNS yang dimaksud adalah jalur sekolah kedinasan, yaitu sekolah tinggi yang pengelolaannya berada di bawah lembaga kementerian/lembaga pemerintah/ badan pemerintahan.

Dirangkum dari berbagai sumber, ada 11 profesi prioritas untuk CPNS 2023, yakni:

1. Guru

Kembali disorot adalah tenaga pendidikan. Guru memang PR besar pemerintah untuk meningkatkan SDM.

Dengan program PPPK dan CPNS para tenaga honorer sejahtera, agar bisa menikmati profesi dan karier dengan kebutuhan finansial terpenuhi.

2. Dosen

Masih soal pendidikan, dosen juga diincar pemerintah dalam Seleksi PPPK dan CPNS.

3. Keperawatan

Profesi keperawatan menjadi sorotan juga dalam program PPPK dan CPNS 2023.

Pasalnya KemenPan RB menjadi kebutuhan tenaga kesehatan sebagai prioritasnya.

4. Kedokteran

Dokter adalah tenaga ahli yang paling penting dalam dunia kesehatan, sehingga CPNS turut menyoroti profesi satu ini.

5. Bidan

Untuk fresh graduate di bidang kebidanan bersiaplah, karena tahun ini pemerintah sudah menyiapkan formasi buat profesi kebidanan.

6. Farmasi

Farmasi adalah bidang ilmu kesehatan, yang menunjuang kebutuhan farmasi juga ditujukan masuk dalam seleksi tahun ini.

7. Hakim

Profesi hakim juga diprioritaskan dalam seleeksi CASN tahun 2023 ini.

8. Jaksa

Bagi anak hukum yang menyukai profesi jaksa, maka siap-siapkan diri karena KemenPan RB butuuh SDM di profesi jaksa.

9. Intelijen

Profesi intelijen juga terbuka peluang besar untuk diangkat menjadi ASN oleh pemerintah.

10. Profesi Talenta Digital

Kebutuhan tenaga teknis sangat diperlukan dalam peningkatan program BKN.

11. Data Scientist

Tidak sekadar talenta digital, profesi data scientist dibidik oleh pemerintah pusat.

Nah binggung mau daftar CPNS atau PPPK? berikut persamaan dan perbedaan antara PPPK dan CPNS.

Perbedaan PPPK dan PNS

Berikut ini ada 5 perbedaan antara PNS dan PPPK, mulai dari tahapan seleksi, jabatan, gaji hingga pensiun.

Dikutip dari instagram KemenPANRB, ada beberapa hal yang membedakan antara PNS dan PPPK, diantaranya soal jenjang karier, gaji, tunjangan hingga waktu pensiun.

Berikut daftarnya:

1. Tahapan Seleksi

PNS

- Seleksi Administrasi

- Seleksi Kompetensi Dasar

- Seleksi Kompetensi Bidang

PPPK

- Seleksi Administrasi

- Seleksi Kompetensi terdiri dari Manajerial, Teknis dan Sosial Kultural

2. Penghentian Hubungan Kerja

PNS

- Pemberhentian dengan predikat tertentu

- PNS diberhentikan dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia

2. Atas permintaan sendiri

3. Mencapai batas usia tertentu

4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini

5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban

PPPK

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu

- Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat karena:

1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir

2. Meninggal dunia

3. Atas permintaan sendiri

4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perampingan PPPK

5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati

6. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk dalam mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki.

3. Kedudukan PNS dan PPPK

PNS

- Dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan

PPPK

- Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri PANRB nomor 76/2022

- Tidak dapat mengisi JPT Pratama

4. Gaji dan Tunjangan

PNS

- Gaji

- Tunjangan Kinerja

- Tunjangan Kemahalan

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga

c. Tunjangan pangan

d. Tunjangan jabatan

e. Tunjangan kinerja (Bagi PNS Pemerintah Pusat)

f. Tambahan Penghasilan Pegawai (Bagi PNS di Pemerintah Derah)

g. Tunjangan resiko/bencana (Bagi jabatan tertentu)

i. Tungangan khusus (bagi PNS dengan kodisi tertentu)

j. Tunjangan profesi (bagi guru dan dosen)

PPPK

- Gaji

- Tunjangan Kinerja

- Tunjangan Kemahalan

a. Gaji pokok

b. Tunjangan keluarga

c. Tunjangan pangan

d. Tunjangan jabatan

e. Tunjangan kinerja (Bagi PPPK Pemerintah Pusat)

f. Tambahan Penghasilan Pegawai (Bagi PPPK di Pemerintah Derah)

g. Tunjangan resiko/bencana (Bagi jabatan tertentu)

i. Tungangan khusus (bagi PPPK dengan kodisi tertentu)

j. Tunjangan profesi (bagi guru dan dosen)

5. Batas Usia Pensiun

PNS

- 58 tahun bagi pejabat administrasi

- 60 tahun bagi pekabat pimpinan tinggi

- Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional

PPPK

- 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan

- 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya

- 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

Berikut besaran gaji PPPK

Adapun gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.

Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.686.200.

Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.960.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.843.900.

Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.043.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.964.200.

Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.129.500. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.089.600.

Golongan V PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.325.600. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 3.879.700.

Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.539.700. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.043.800.

Golongan VII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.647.200. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 4.214.900.

Golongan VIII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.759.100. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.393.100.

Golongan IX PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.966.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.872.000.

Golongan X PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.091.900. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.078.000.

Golongan XI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.222.700. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.292.800.

Golongan XII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.359.000. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.516.800.

Golongan XIII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.501.100. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.750.100.

Golongan XIV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.649.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.993.300.

Golongan XV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.803.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.246.900.

Golongan XVI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.964.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.511.100.

Golongan XVII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.132.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.786.500.

Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota.

Isinya tentang pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat edaran bernomor 025/3293/SJ berisi 3 poin yakni:

1. Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK terhimpun pada wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

2. Pakaian seragam batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna. kain/bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam surat edaran ini.

3. Penggunaan seragam batik KORPRI menpedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.***

Editor: Harry Tri Atmojo/portalsulut