Tahapan selanjutnya yakni pengisian Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK (DRH NI PPPK) yang berlangsung mulai 15 April sampai dengan 4 Mei 2023.
Tahapan terakhir yakni pengusulan NIP PPPK pada 28 April sampai dengan 22 Mei 2023.
Terkait dengan pengumuman pasca-sanggah yang sudah dilakukan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pernyataan resmi, Sabtu (15/4).
Berikut ini poin-poin penting pernyataan Menteri Nadiem Makarim soal penuntasan masalah guru honorer dikaitkan dengan rekrutmen guru PPPK:
1. Guru Honorer Tidak Pernah Patah Semangat
Mas Nadiem Anwar Makarim menyampaikan ucapan selamat kepada 250.432 guru yang lulus pasca-sanggah.
Dia berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan layanan terbaik bagi pendidikan di Indonesia.
“Dari hati yang terdalam, saya sangat bangga terhadap guru-guru honorer yang tak pernah patah semangat dan turut berbahagia untuk 250.432 guru yang diumumkan lulus pasca-masa sanggah."
"Selamat kepada Ibu dan Bapak guru semua. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN PPPK, semangat Ibu dan Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia,” ujar Menteri Nadiem Makarim, dikutip dari situs resmi Kemendikbudristek.
2. Total Jumlah PPPK Guru
Nadiem Makarim menyebutkan, sudah ada 293.860 guru lulus seleksi PPPK 2021 dan sudah diangkat menjadi ASN PPPK.
Jika ditambah dengan jumlah hasil seleksi 2022, maka sudah ada 544.292 guru PPPK.
“Sebanyak 293.860 guru yang mengikuti seleksi pada tahun 2021 telah diangkat menjadi ASN PPPK pada 2022. Lalu, sebanyak 250.432 guru yang mengikuti seleksi pada 2022 telah dinyatakan lulus kemarin (14/4) dan akan diangkat menjadi ASN PPPK. Totalnya ada 544.292 guru,” ujar menteri kelahiran 4 Juli 1984 itu.
3. Apresiasi untuk Panselnas CASN
Mas Nadiem memberikan apresiasi kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Penerimaan PPPK 2022 dan seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses seleksi guru ASN PPPK tahun 2022 dari mulai proses pendaftaran hingga pengumuman.
Panselnas terdiri atas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kemendikbudristek.
“Kita mengetahui bahwa banyak sekali pihak yang ikhlas berdedikasi dan telah mengawal proses seleksi ini sampai selesai. Untuk itu saya ucapkan apresiasi yang tak terhingga, khususnya KemenPANRB sebagai ketua pengarah dan BKN sebagai ketua tim seleksi, serta Komisi X DPR RI dan para pimpinan daerah yang telah secara proaktif mendorong pemenuhan formasi guru di daerahnya,” ujar Mas Nadiem.
4. Tuntaskan Permasalahan Guru Honorer
Dijelaskan bahwa sejak 2019, Kemendikbudristek terus berupaya menuntaskan permasalahan guru honorer yang telah menahun.
Nadiem mengatakan, sejak awal menjadi menteri, dia memprioritaskan penuntasan masalah guru honorer.
“Penuntasan permasalahan guru honorer diamanahkan Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya dan dari awal telah menjadi prioritas saya dan tim di Kemendikbudristek."
"Alhamdulillah, permasalahan ini makin terurai meski dalam perjalanannya sangat banyak tantangan,” ujar Menteri Nadiem.
5. Perubahan Positif Rekrutmen PPPK Guru
Lebih lanjut, Mas Nadiem menyebut tiga perubahan positif yang ingin dicapai melalui rekrutmen guru ASN PPPK.
Pertama, adanya perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.
Kedua, perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
Ketiga, memberikan solusi kebutuhan guru di daerah.
6. Terobosan-terobosan Mas Nadiem
Dijelaskan dalam keterangan resmi tersebut bahwa pada 2021 yang bertepatan dengan masa pandemi menjadi awal rekor upaya perubahan nasib guru honorer, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah daerah berhasil mengajukan formasi guru ASN PPPK sebanyak lebih dari 513.000.
Rekor ini membuktikan bahwa para guru honorer mendapat kesempatan luas dan adil untuk memperjelas statusnya.
“Bahkan di masa pandemi yang banyak keterbatasan sekali pun, begitu banyak terobosan yang kami lakukan bersama berbagai pihak untuk menuntaskan permasalahan guru honorer,” jelas Menteri Nadiem.
Terobosan yang dimaksud Kemendikbudristek, antara lain:
Pertama, penyediaan ratusan ribu formasi guru ASN PPPK yang berarti penyediaan gaji oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan guru.
Kedua, kesempatan tiga kali seleksi yang tidak berbayar bagi para guru honorer.
Ketiga, materi pembelajaran gratis untuk para guru honorer mempersiapkan diri mengikuti tes.
Keempat, sejumlah kebijakan afirmatif untuk memudahkan guru honorer mendapatkan skor yang cukup agar dapat lulus menjadi ASN PPPK. (sam/jpnn)