Pengadaan ASN PPPK guru 2023 diawali dengan pengajuan formasi dari masing-masing daerah. Para guru honorer saat ini tengah menunggu berapa formasi yang akan dibuka di daerahnya.
Untuk kebutuhan PPPK guru tahun 2023, Kemdikbudristek terus mendorong pemerintah daerah agar segera mengajukan formasi yang dibutuhkan.
Berdasarkan keterangan Kemdikbudristek, kuota PPPK guru tahun 2023 mencapai 601.286 formasi yang bisa diisi oleh guru honorer. Maka dari itu, berapa formasi yang dibuka kuncinya ada di pemerintah daerah.
Hal ini turut disampaikan oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani bahwa pihaknya sangat berharap pemerintah daerah bisa mengajukan usulan formasi PPPK guru 2023 semaksimal mungkin.
Jika pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan formasi PPPK guru sesuai yang dibutuhkan, tentu kuota yang dibuka akan menyerap guru secara maksimal.
Hal ini pun yang menjadi kunci guru honorer bisa segera diangkat menjadi pegawai ASN PPPK guru.
Selain mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi PPPK guru secara maksimal, Nunuk juga mengatakan Kemdikbudristek berencana menjadikan prioritas sejumlah guru honorer.
Para guru honorer yang akan dimasukkan ke dalam kategori prioritas ini jumlahnya cukup banyak, yakni 62.645 guru. Dengan dijadikan prioritas, sejumlah guru honorer tersebut akan diutamakan untuk menjadi ASN PPPK guru tahun 2023.
“Kebutuhan guru PPPK tahun ini cukup banyak,” tutur Dirjen GTK tersebut dalam keterangan yang dikutip dari laman Antara News.
Rencana Kemdikbudristek untuk menjadikan prioritas sejumlah guru honorer disambut baik oleh beberapa pemerintah daerah, mulai dari Pemprov Jawa Timur, Pemkot Palembang, hingga Pemkab Karimun.
Adapun 62.645 guru honorer yang akan masuk ke dalam kategori prioritas utama ini adalah para guru yang telah lulus passing grade dan belum mendapatkan penempatan di tahun 2022.
“P1 (prioritas 1) yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan tahun ini,” tutur Nunuk. Para guru honorer lain yang tidak masuk kategori prioritas, bisa mengisi formasi sesuai yang tersedia di masing-masing daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga akan mengusulkan seluruh guru honorer yang sudah lulus passing grade namun belum bisa menjadi PPPK guru di tahun 2021.
Saat ini, di daerah Jatim masih ada sebanyak 6.141 guru honorer lulus passing grade yang belum juga diangkat sebagai PPPK guru karena menunggu adanya formasi.
Begitu pula dengan Pemerintah Kota Pelembang yang juga akan memaksimalkan usulan kebutuhan PPPK guru untuk formasi tahun 2023.
Pemkot Palembang akan mengajukan sebanyak 1.300 formasi guru PPPK. Jumlah tersebut merupakan jumlah guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK guru di Pemkot Palembang.
Dengan pengajuan formasi yang sesuai kebutuhan di masing-masing daerah, kesempatan guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK guru bisa segera terwujud.***
Editor: Syifa Alfi Wahyudi/prsoloraya