“Kuncinya ada pada pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin” ungkap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Ristek Nunuk Suryani dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana yang dikutip di laman Antaranews.
Selain perihal usulan formasi pada PPPK 2023, Nunuk juga mengungkapkan bahwa Kemdikbud Ristek juga telah berencana untuk menyelesaikan sebanyak 62.645 guru honorer yang telah lulus passing grade untuk masuk ke dalam prioritas satu (P1) dan belum memperoleh penempatan pada seleksi PPPK 2022 lalu.
“Kebutuhan guru PPPK 2023 cukup banyak makanya P1 yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan di tahun ini,” kata Nunuk.
Rencana penuntasan sejumlah guru honorer untuk diangkat pada PPPK 2023 tersebut disambut baik oleh beberapa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik rencana penuntasan nasib guru lulus passing grade pada seleksi PPPK 2022 tersebut untuk diangkat menjadi PPPK 2023.
Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat dari 8.588 guru yang lolos passing grade ternyata baru sekitar 2.047 yang telah diangkat sebagai guru PPPK.
Dengan hasil tersebut, saat ini masih terdapat 6.141 guru lolos passing grade yang masih menunggu ketersedian pada formasi atau kebutuhan yang diusulkan pada seleksi PPPK 2023.
“Kita akan tuntaskan 6.141 guru yang telah lolos passing grade untuk diusulkan dan diangkat pada PPPK 2023,” ungkap Khofifah.
Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang juga memastikan akan memaksimalkan dalam usulan formasi guru pada PPPK 2023.
Berdasarkan data yang diperoleh, kebutuhan guru PPPK pada seleksi PPPK 2023 di Kota Palembang sebanyak 4.256 guru, sementara itu yang baru terserap menjadi guru PPPK yaitu sebanyak 2.900 guru saja.
Tidak hanya Pemprov Jatim dan Pemkot Palembang, hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Sugianto.
Sugianto pun menyatakan bahwa masih banyak tenaga non ASN atau guru yang masih berstatus sebagai honorer di Kabupaten Karimun.
Pada seleksi PPPK 2023 tersebut, Sugianto juga berharap agar seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Karimun dapat diangkat menjadi guru PPPK, terutama untuk mengisi kekosongan formasi dari PAUD hingga SMP.
“Insya Allah pada Agustus tahun 2023 mendatang kita kembali mengusulkan sebanyak 330 formasi sebanyak 330 untuk guru honorer agar diangkat menjadi PPPK di tahun 2024,” tegas Sugianto.***
Editor: Kamaludin/prsoloraya