Bukan tanpa alasan, Kemendikbud usul kontrak kerja PPPK dihapus lantaran tidak sedikit guru yang merasa khawatir dengan nasib kariernya usai masa kontrak habis.
Usulan Kemendikbud terkait kontrak kerja PPPK profesi guru dihapus diharapkan diACC oleh Kemenpan RB dan BKN.
Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani mengusulkan, guru honorer yang telah menjadi PPPK secara otomatis berlanjut masa kerjanya hingga pensiun.
“Supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode. Setiap tahun tidak perlu lagi melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak,” kata Nunuk dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dikutip 30 Mei 2023.
Sejak 2021 sudah banyak guru honorer yang diangkat menjadi PPPK, namun kontrak kerja berbeda di masing-masing instansi pemerintah daerah (pemda).
Ada instansi pemda yang memberi kontrak kerja mulai 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang langsung 5 tahun.
Kemendikbud sudah mengusulkan agar PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK direvisi.
Adanya perbedaan masa kontrak kerja PPPK profesi guru di setiap daerah menimbulkan kecemburuan sosial dan kecemasan.
Usul Kemendikbud agar kontrak kerja PPPK dihapus mendapat sambutan hangat dari guru honorer.
Menurut Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Riau Eko Wibowo, dengan dihapusnya masa kontrak kerja PPPK akan merasa benar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Adanya masa kontrak kerja membuat PPPK guru seolah tetap seperti tenaga honorer.
Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce menjelaskan, belum ada pembahasan terkait penghapusan kontrak kerja PPPK bagi guru seperti yang diusulkan Kemendikbud.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menyatakan hal yang sama.
Saat ini manajemen PPPK masih menggunakan aturan lama yakni menetapkan masa kontrak kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.***
Editor: Herawati Ningsih/ayobandung