Foto ilustrasi: dok. Shutterstock\
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 terdiri atas seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada rekrutmen CASN 2023, pemerintah akan memberikan prioritas terhadap talenta digital, hal ini dalam rangka mendukung transformasi digitalisasi sektor pemerintah.
Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai instrumen dalam mencapai tujuan tersebut. MSDM pada dasarnya merupakan suatu sistem formal dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan potensi sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Boon, Den Hartog, & Lepak, 2019).
Pada sektor publik, suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi suatu hal yang bersifat prioritas. Tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan semakin kompleks dan meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor globalisasi semata.
Permintaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajar, dan pemerintah perlu merespons tuntutan tersebut dengan melakukan perubahan. Untuk menjawab berbagai tuntutan tersebut tentu diperlukan SDM berkualitas, sehingga perlu meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja sumber daya aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam konteks perkembangan dan tuntutan good governance saat ini.
Pencapaian good governance yang profesional, kinerja berkualitas, transparan, akuntabilitas, serta penegakan etika dan moral dalam pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari manajemen sumber daya manusia yang baik (Destianingrum, Hananto, & Sa'adah, 2017). Manajemen ASN memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah telah membangun manajemen ASN sejak diberlakukan kebijakan sistem merit.
Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang perlu dimiliki oleh seorang ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di semua instansi pemerintah. Pentingnya sistem merit perlu dan harus diterapkan mulai dari tahap rekrutmen ASN hingga pengawasan.
Tiara Cahaya Putri mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia
Selain itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Kementerian PANRB berencana dengan membuat formasi khusus untuk para lulusan baru (fresh graduate), disebabkan terdapat banyak usulan atau rekomendasi agar para lulusan baru untuk dapat dilibatkan. Hal ini dikarenakan banyak formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melibatkan fresh graduate, serta mengingat bahwa saat ini pemerintah sedang menggencarkan program digitalisasi. Lantas, apakah terdapat pengaruh rekrutmen CASN 2023 dalam membangun ASN yang berkualitas dan mendukung program digitalisasi pemerintah melalui formasi fresh graduate?
Langkah Awal
Langkah awal dalam upaya pemenuhan SDM yang berkualitas perlu melalui dan menjalani rekrutmen yang kompeten. Konsep rekrutmen merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh pegawai dari berbagai latar belakang, yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan organisasi yang bertujuan agar pegawai yang terpilih dapat menjalankan misi organisasi secara efektif guna untuk mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan (Yuniarsih & Suwatno, 2016).
Tahap rekrutmen memiliki peranan penting yang diharapkan menghasilkan pegawai yang profesional, berkarakter baik, memiliki integritas, dan kompeten. Untuk mencapai standar pelayanan publik yang prima, diperlukan ASN yang memiliki kualitas tinggi yang mengikuti sistem seleksi rekrutmen CASN.
Saat ini, perkembangan teknologi kian maju dan berkembang. Perlu dan penting untuk beradaptasi dan melakukan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor pemerintah, termasuk sektor pelayanan publik. Pemerintah dalam menyediakan layanan publik dituntut untuk menggunakan teknologi informasi dan memperbaiki proses bisnisnya sehingga layanan yang diberikan tersebut lebih efisien, mudah dan terjangkau serta tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas (Adam, 2020).
Reformasi pelayanan publik sekarang ini sedang digencarkan melalui transformasi pelayanan publik berbasis digital. Transformasi digital pada dasarnya merupakan perubahan suatu organisasi dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM), proses, strategi, struktur disertai mengadopsi teknologi guna meningkatkan kinerja (Royyanza, 2018). Pada sektor publik, transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan, hal ini tidak hanya sekedar melakukan digitalisasi pada data saja, melainkan melakukan pengembangan dari sistem teknologi dalam rangka adaptasi terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Program digitalisasi yang tengah digencarkan pemerintah tentu membutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang digital. Melalui rencana formasi fresh graduate pada rekrutmen CASN 2023 merupakan suatu langkah yang tepat. Pada umumnya, fresh graduate merupakan generasi milenial dan generasi Z yang melek teknologi. Penguasaan teknologi di era digital perlu dimiliki oleh seorang ASN guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital.
Karakteristik yang dimiliki fresh graduate tentunya berbeda. Fresh graduate memiliki kompetensi di dalam teknologi, mudah beradaptasi, rasa keingintahuan tinggi, kompetitif dan memiliki tingkat inovasi tinggi. Dengan memberikan kesempatan bagi fresh graduate melalui formasi fresh graduate pada rekrutmen CASN 2023. Hal ini akan memberikan dukungan dan dorongan terhadap upaya program digitalisasi yang sedang digencarkan. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kinerja para ASN dan mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
Merespons Tuntutan
Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai instrumen dalam mencapai tujuan tersebut. MSDM pada dasarnya merupakan suatu sistem formal dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan potensi sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Boon, Den Hartog, & Lepak, 2019).
Pada sektor publik, suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi suatu hal yang bersifat prioritas. Tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan semakin kompleks dan meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor globalisasi semata.
Permintaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajar, dan pemerintah perlu merespons tuntutan tersebut dengan melakukan perubahan. Untuk menjawab berbagai tuntutan tersebut tentu diperlukan SDM berkualitas, sehingga perlu meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja sumber daya aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam konteks perkembangan dan tuntutan good governance saat ini.
Pencapaian good governance yang profesional, kinerja berkualitas, transparan, akuntabilitas, serta penegakan etika dan moral dalam pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari manajemen sumber daya manusia yang baik (Destianingrum, Hananto, & Sa'adah, 2017). Manajemen ASN memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah telah membangun manajemen ASN sejak diberlakukan kebijakan sistem merit.
Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang perlu dimiliki oleh seorang ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di semua instansi pemerintah. Pentingnya sistem merit perlu dan harus diterapkan mulai dari tahap rekrutmen ASN hingga pengawasan.
Tiara Cahaya Putri mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia
(mmu/mmu)deti