Kendati demikian, penyelesaian tenaga honorer dari pemerintah masih belum menemui titik terang.
Sehingga dengan begitu, Kemenpan RB selaku institusi yang bertanggung jawab atas penyelesaian tenaga honorer 2023 angkat bicara.
Dalam salah satu rapat yang dihadiri oleh DPR RI, Kemenkeu dan Kemenpan RB.
Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan yang akan dijalani oleh pemerintah.
Dalam proses menentukan kebijakan penataan pegawai Non ASN tahun 2023.
Adapun dalam petimbangan tersebut, setidaknya terdiri dari 4 hal sebagai berikut.
- Menghindari PHK Masal.
- Tidak Mengurangi Pendapatan yang Diterima Saat Ini.
- Hindari Pembengkakan Anggaran.
- Sesuai Dengan Regulasi yang ada.
4 pertimbangan tersebut diambil berdasarkan masukan yang diterima oleh Kemenpan RB dari berbagai pihak.
Salah satunnya dari DPR RI, serta stakeholder lainnya yang berkaitan.
Selain itu, dalam prosesnya pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut.
- Tidak Menganggu Pelaksanaan Pemerintah.
- Mendorong Peningkatan Kualitas Dan Profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara.
- Memberikan Seluruh Kesempatan Kepada Setiap Warga Negara Untuk Menjadi ASN.
Sehingga dengan begitu, pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait kebijakan yang akan dilakukan.
Namun ditahun ini akan kembali dibuka recrutmen CASN melalui 2 aspek diantaranya PPPK dan CPNS yang lebih fokus untuk para tenaga honorer 2023.***
Editor: Arendya Nariswari/portalsulut