Nadiem mengklaim bahwa marketplace guru dapat menyelesaikan masalah guru honorer yang tidak kunjung tuntas. Melalui marketplace guru, pihak sekolah bisa menemukan calon pendidik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.
Secara sederhana, marketplace guru merupakan database yang berisi guru-guru pilihan agar mudah ditemukan dan direkrut oleh sekolah. Namun, hanya 2 kategori yang bisa terdaftar dalam database ini, yakni guru honorer yang sudah ikut seleksi menjadi ASN PPPK guru dan lulusan PPG Prajabatan.
Dikutip dari laman DPR, Ketua Komisi X DPR RI menyebut bahwa gagasan marketplace guru tidak menyelesaikan akar masalah tenaga pendidik.
Seperti diketahui, saat ini masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai ASN PPPK. Adanya marketplace guru tidak menyelesaikan masalah tersebut.
“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan,” tutur Syaiful Huda pada Sabtu, 3 Juni 2023.
Ia menilai gagasan marketplace guru hanya menyelesaikan masalah penyaluran guru ke sekolah-sekolah saja, bukan mengangkat guru menjadi PPPK, seperti permasalahan guru saat ini.
“Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” tambahnya.
Program pemerintah yang diwakili Mendikbudristek Nadiem sebelumnya adalah melakukan rekrutmen terhadap 1 juta guru honorer dan menjadikan mereka sebagai pegawai PPPK.
Proses alih status ini dimulai dari rekrutmen dan segala tahap seleksinya, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga menempatkan guru honorer yang lulus seleksi menjadi ASN PPPK ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Saat ini, kata Ketua Komisi X DPR RI itu, proses pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK saja belum tuntas, meskipun sudah berjalan 2 tahun.
Ada berbagai kendala yang dihadapi dan menjadi penghambat guru-guru honorer butuh waktu yang lama diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pemerintah daerah yang enggan mengajukan formasi hingga berbagai kendala administrasi, seperti guru yang lulus seleksi tidak mendapat SK pengangkatan, hingga proses penempatan yang memicu konflik.
Syaiful Huda menyebut banyaknya kendala dalam pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK butuh terobosan yang bersifat politis. Mendikbud Nadiem, menurutnya, bisa meminta kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang bagi hambatan-hambatan yang terjadi.
“Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” tutur Syaiful Huda.
Meski demikian, diakui oleh Ketua Komisi X DPR RI itu bahwa adanya marketplace guru, nantinya akan bermanfaat seperti aplikasi ojek online yang bisa dengan mudah mempertemukan driver dengan pengguna.
Dalam hal marketplace guru, sekolah bisa lebih mudah bertemu dengan guru-guru profesional yang siap mengajar. Hal ini bisa berfungsi maksimal jika akar masalahnya yaitu rekrutmen guru honorer menjadi PPPK diselesaikan lebih dulu.***
Editor: Syifa Alfi Wahyudi/prsoloraya