Pemerintah akan menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/CASN pada September 2023 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pembukaan ini sesuai dengan hasil pembahasan bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Kurang lebih kebutuhan formasi mencapai 1 juta orang. "Terkait dengan proses CASN/CPNS 2023 kami kemarin sudah laporkan Pak Presiden, nanti rencana di bulan September akan dimulai dan totalnya kurang lebih 1.030.751 orang," katanya, saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).
Jumlah ini terdiri dari CPNS dan PPPK. Anas menjelaskan, seleksi kali ini akan diprioritaskan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK)dengan porsi sebesar 80%. Sementara sisanya yakni 20% akan diperuntukkan bagi fresh graduate lewat seleksi CPNS.
"Yang fresh graduate nanti ini kita akan menggunakan kriteria yang sangat tinggi, sehingga ini akan bertahap," ujar Anas.
"Kalau nanti tahun depannya lagi PPPK selesai, bisa jadi PPPK 70%, fresh graduate 30%. Sehingga ini menjadi kompromi antara penyelesaian PPPK dengan fresh graduate," jelasnya.
Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi pemerintah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Usulan kebutuhan tersebutlah yang saat ini sedang divalidasi oleh Kementerian PAN-RB.
Dari perhitungan terakhir, pemerintah pusat sendiri menetapkan 46.666 kebutuhan. Sedangkan pemerintah daerah 943.373 kebutuhan. Sementara itu, formasi CPNS dari sekolah kedinasan sebesar 6.259.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya seleksi CPNS dikabarkan akan dibuka pada bulan Juni. Sayangnya, perhitungan formasi kementerian dan lembaga hingga saat ini belum rampung.
"Ini kan kita ada hitungnya banyak ya, kita nunggu instansi-instansi pembina dengan BKN. Ada di Diknas, ada juga di kementerian lain, kita hitung sehingga mana yang urgent dan menjadi prioritas," kata Anas.
Sementara itu Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, hingga saat ini belum semua kementerian dan lembaga (K/L) menyetorkan jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan. Kalau formasi CPNS tidak segera masuk, Kementerian PAN-RB akan kesulitan untuk membuka seleksi.
"Jadi formasi itu harus dihitung total tuh, karena kan KemenPAN-RB bermain total nasional. Kalau itu belum masuk semua ya agak sulit, karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk pembiayaan. Jadi Kementerian Keuangan maunya berapa sih jumlahnya, kalau saya kan enggak bisa ngitung kalau enggak ada jumlahnya. Jadi itu semua kompleks ya," terangnya, dalam kesempatan yang sama.