Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mengintensifkan pembahasan penataan tenaga non-ASN alias honorer yang jumlahnya 2,3 juta orang. Padahal, per 28 November 2023 tenaga honorer akan resmi dihapus.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diwanti-wanti agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Oleh karena itu, Kementerian PANRB beserta sejumlah pihak kini tengah membahas skema terbaik dari penyelesaian tenaga honorer.
"Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (4/8/2023).
Komitmen ini terlihat dari penetapan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 yang rencananya dibuka pada September. Formasi paling banyak disediakan untuk tenaga honorer. Anas menekankan, penataan tenaga honorer ini akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan.
"Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya, 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80%-nya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II, dan selebihnya pelamar umum," jelasnya.
Sementara pada 2022, pihaknya juga telah membuka seleksi untuk 396.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada kala itu, 90% formasi dibuka untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II.
"Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN," imbuhnya.
Penghapusan tenaga honorer ini merujuk pada ketetapan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Anas mengatakan, harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga honorer sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.
"Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, pada seleksi CASN 2023, Kementerian PANRB menetapkan 572.496 formasi, untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.
Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sementara untuk pemerintah daerah, dialokasikan khusus 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan (TK), dan 42.826 PPPK Teknis.
Sementara untuk pemerintah daerah, dialokasikan khusus 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan (TK), dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi ini akan dimulai pada September 2023. Selain berfokus pada penyelesaian tenaga honorer, seleksi kali juga ini memberi kesempatan baru yakni untuk rekrutmen talenta digital dan data scientist. Kemudian, juga akan dikurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.