Pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 dibuka sejak 20 September hingga 9 Oktober 2023.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan, formasi CPNS Kemenkumham 2023 terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli.
Kebutuhan penjaga tahanan yakni 1.000 kuota, dengan perincian:
- Formasi pria umum: 941 orang
- Formasi wanita umum: 50 orang
- Formasi pria Papua: 6 orang, dan
- Formasi pria Papua Barat: 3 orang
"Total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat yang akan ditempatkan di 33 kantor wilayah Kemenkumham," ujarnya, seperti dalam rilis , Kamis (21/9/2023).
"Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” imbuhnya.
Formasi PPPK Kemenkumham 2023
Sementara itu, kuota bagi PPPK Kemenkumham 2023 adalah sebanyak 1.563.
Perinciannya yakni:
- 1.135 formasi khusus
- 397 formasi umum
- 31 formasi disabilitas.
"Formasi khusus diberikan kepada tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkumham," paparnya.
Formasi PPPK terbagi untuk 22 jabatan berupa jenjang ahli dan terampil. Jenjang ahli terbagi dalam bidang sebagai berikut:.
- Analis hukum
- Analis kekayaan intelektual
- Arsiparis
- Pemeriksa desain industri
- Pemeriksa merek
- Pemeriksa paten
- Penyuluh hukum
- Pranata komputer
- Apoteker
- Bidan
- Dokter
- Dokter gigi
- Fisioterapis
- Perawat
- Psikolog
- Terapis gigi dan mulut
Sementara itu untuk jenjang terampil yakni sebagai berikut:
- Arsiparis
- Pranata komputer
- Bidan
- Fisioterapis
- Perawat
- Terapis gigi dan mulut.
“Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” kata Andap.
Cara pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023
Kemenkumham buka 2.578 formasi CPNS dan PPPK 2023Peserta seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 dapat melakukan pendaftaran di laman https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun.
"Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan," kata dia.
Usai melakukan pendaftaran, peserta diminta mengunggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan.
Rangkaian seleksi CPNS di Kemenkumham meliputi:
- Seleksi administrasi
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- Integrasi nilai
- Kelulusan akhir.
Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK.
"Seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id," kata dia.
"Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor Whatsapp +62819 1805 5789/+62812 8875 1988 disertai bukti pendukung," pungkasnya.
Syarat formasi penjaga tahanan
Berikut ini beberapa syarat CPNS penjaga tahanan di Kemenkumham:
- WNI
- Usia minimal 18 tahun, maksimal 28 tahun
- Tidak pernah dipidana penjara
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- Tinggi badan untuk pria minimal 165 cm, wanita minimal 160 cm.
Kebutuhan Jabatan Penjaga Tahanan minimal pendidikan yakni sebagai berikut:
- SLTA sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan transkrip/daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Syarat lainnya dapat disimak melalui link https://casn.kemenkumham.go.id/ kompas