“ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin pesat. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Jokowi mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) yang terampil bertujuan mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional.
Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menambahkan, pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate.
Mereka dapat mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.
Usai menghadap Jokowi, Anas memaparkan, instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sementara itu, formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.
Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.
Sementara itu, alokasi untuk sekolah kedinasan, pemerintah membuka 6.027 formasi pada 2024.
Formasi Instansi daerah lebih besar dari instansi pusat karena komposisi ASN lebih banyak di daerah.
“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam siaran pers.
Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan, fresh graduate dapat mengikuti formasi CPNS tahun ini untuk 690.822 formasi.
Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.
Penuntasan non-ASN
Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II, sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” jelas Anas.
Anas menambahkan, terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga persebaran.
Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru Tanah Air.
Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik , tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.
“ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” jelasnya.
Anas mengatakan, pemerintah berterima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN.
“Termasuk kepada eks tenaga honorer yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam melayani publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian,” tuturnya.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan, seleksi calon ASN berfokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia.
Dengan begitu, rekrutmen pada tahun ini merupakan upaya menyiapkan talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah.
“Ini agar transformasi pelayanan publik berbasis digital bisa berjalan dengan baik, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” jelasnya.
Anas menambahkan, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
“ASN di IKN Nusantara akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agile, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” tuturnya.
Anas memastikan, sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi talenta yang unggul.
Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan.
Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya disiarkan melalui YouTube.
Anas mengatakan, cara itu tidak akan memungkinkan ada kasus titipan dan intervensi dari siapa pun atau pengaruh orang dalam.
“Kelulusan ditentukan kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” tegasnya.kompas