Tenaga honorer bisa bernapas lega karena memiliki peluang besar menjadi PPPK 2024.
Tercatat sekitar 1,6 juta tenaga honorer akan diprioritaskan menjadi PPPK tahun ini.
Kondisi ini berbeda dengan guru honorer swasta yang hingga saat ini nasibnya belum jelas.
Di beberapa sekolah elit, gaji guru honorer swasta memang bisa dikatakan lebih dari cukup.
Akan tetapi, tak sedikit guru honorer swasta yang penghasilannya selama satu bulan masih jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Perbedaan kondisi ini membuat sejumlah guru honorer swasta melayangkan aduan dan kegelisahan.
Aduan tersebut disampaikan mereka kepada Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Doli pun menanggapi kegelisahan guru honorer swasta terkait kelanjutan kariernya, terutama soal kesempatan mengikuti PPPK 2024.
Politisi partai Golkar itu mengatakan, bahwa untuk saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengangkatan PNS maupun PPPK adalah tenaga honorer negeri.
Sebab menurut Doli, guru honorer swasta telah menjatuhkan pilihan mereka bekerja di bidang swasta dengan beragam fasilitas.
"Bapak ibu yang ada di lingkungan swasta tentu punya pilihan selama ini," kata Doli.
"Kenapa tidak mau bekerja di lingkungan pemerintah mungkin fasilitas di swasta lebih baik dan segala macamnya."
"Jadi ini memang prioritas utamanya adalah untuk tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah," ujarnya menambahkan.
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan guru honorer swasta bisa bekerja di instansi pemerintah dan menjadi PPPK.
Doli bahkan mengonfirmasi apabila guru swasta diperbolehkan berganti status menjadi ASN.
Namun, guru honorer swasta tersebut harus mengikuti serangkaian tes terlebih dahulu.
Doli menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi CASN 2024, termasuk guru honorer swasta.
"Tapi, ketika pemerintah membuka formasi baru untuk menerima CPNS dan calon PPPK, itu bebas diikuti oleh siapa saja," ujar Doli.
Untuk mengikuti seleksi CASN 2024, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti usia dan pendidikan.
Apabila berhasil lulus tes, maka guru honorer swasta tinggal menunggu pembagian Surat Keputusan (SK) untuk ditugaskan sebagai PPPK di instansi terkait.
"Bagi warga negara Indonesia yang misalnya tadi umurnya cukup, pendidikannya cukup, ikut tes itu boleh saja, ya," ucap Doli.
"Termasuk bapak ibu yang sekarang bekerja di swasta. Jadi silakan kalau bapak ibu mau jadi ASN ikut dalam jalur formal, ikut tes penerimaan atau adanya formasi baru untuk PNS dan PPPK," tuturnya mengakhiri.
Pada tahun 2024, pemerintah telah mengumumkan akan membuka 2,3 juta formasi dalam seleksi CASN yang terdiri dari CPNS dan PPPK.
Di instansi pusat, pemerintah menyiapkan sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi PPPK.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari formasi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Kemudian alokasi formasi CPNS untuk instansi daerah yaitu sekira 1.867.333, yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 formasi PPPK.
Dari jumlah formasi PPPK tersebut, instansi daerah diberi kuota formasi guru 419.146, tenaga kesehatan sebanyak 417.196, dan tenaga teknis sebanyak 547.416.
Sementara untuk alokasi formasi sekolah kedinasan, instansi daerah menyiapkan sebanyak 6.027 formasi.***
Editor: Rizma Riyandi/ayobandung